Dari kasus “Papa minta saham” ke e-KTP: Belajar dari kasus Ketua DPR, Setya Novanto

Dari kasus “Papa minta saham” ke e-KTP: Belajar dari kasus Ketua DPR, Setya Novanto

EKKLESIASTIKA — Para peminat berita masih belum lupa suara sumbang dan laknat para wartawan atau jurnalis, terhadap Setya Novanto, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia tahun 2016 lalu dalam kasus yang dipopulerkan dengan istilah “Papa minta saham.”

Menggunakan istilah top saat ini, tulisan mereka “menghakimi.”

Memang tidak semua jurnalis melakukan hal itu tahun lalu, sekalipun yang melakukan kalau tidak salah banyak dari media-media mapan. Para peminat berita mungkin masih ingat media-media mana saja.

Sialnya (bagi mereka yang “menghakimi”), setelah melewati proses hukum, Ketua DPR dinyatakan tidak bersalah atas tuduhan Sudirman Said, ketika itu Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral administrasi pemerintahan saat ini.

Sebagai pejabat pemerintah, dan kemungkinan didukung oleh PT Freeport Indonesia yang kaya raya, menteri ESDM saat itu mempunyai backing yang kuat, tapi bukti-bukti kemudian hanya menunjukkan bahwa yang kenyataannya “didakwa” oleh media adalah tidak bersalah atas kejahatan yang dituduhkan padanya.

Nama baik Setya Novanto dipulihkan dan jabatannya sebagai Ketua DPR RI dikembalikan. Ini berbicara dari sudut hukum.

Namun kurang-lebih setahun dari kasus itu, ironisnya suara sumbang dan laknat itu kembali muncul di 2017. Kali ini terkait dugaan korupsi dana e-KTP.

Sepertinya media-media, terutama yang mapan, tidak belajar dari tahun 2016 lalu ketika masyarakat sudah dibuat percaya bahwa pimpinan institusi yang mewakili suara mereka harus dilaknat karena “mencatut” nama siapa.

Yang penting di sini adalah prinsip keadilan itu: asas praduga tak bersalah dan proses hukum yang adil dan benar.

Berulangnya drama tak anggun ini bukan karena amnesia. Itu terjadi kembali karena belum ada pertobatan dari dosa tahun lalu.

Media-media pemuat berita-berita “menghakimi” pada 2016 lalu seharusnya minta maaf kepada korban mereka, dan terutama masyarakat luas karena – apakah langsung atau tidak langsung – telah memanipulasi secara tidak terpuji kasus hukum yang sementara berkembang.

Akibatnya banyak anggota masyarakat yang kemudian terdorong “menghakimi” dan kemudian membuat suara sumbang atau melaknat orang yang tidak bersalah dari mata hukum.

Nah, kalau sebelumnya dengan menteri ESDM waktu lalu, sekarang ini Ketua DPR RI berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang tadinya hendak dilemahkan, namun kini sepertinya telah diperkuat untuk kepentingan berbeda. Tapi jangan juga saya terkesan “menghakimi” KPK.

Untuk bisa mengetahui integritas dan akuntabilitasnya, KPK perlu diaudit dan dibuat transparan; supaya jangan ada korupsi dan kolusi di dalam institusi anti-korupsi kita. Karena jika demikian, bagaimana kita memimpikan Indonesia yang sejahtera?

Sedih mendengar bahwa KPK dikuatirkan tidak lagi independen dan membawa kepentingan asing di dalamnya. (nasional.inilah.com) Politisi Nasdem, Taufiqulhadi yang memberi peringatan ini, dan tentunya untuk bersikap adil dengan KPK, kita tidak boleh langsung “menghakimi.”

Idealnya KPK harus diaudit belanja dan anggarannya, dan masyarakat Indonesia perlu tahu dari mana/siapa aliran dana asing – jika benar ada dana seperti itu – yang ‘membantu’ KPK dalam melaksanakan tugas-tugasnya.

Baru-baru ini Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menduga bahwa kasus dugaan korupsi e-KTP yang dihadapi Ketua DPR adalah terkait pemilihan presiden 2019 nanti. (dpr.go.id)

Harapan kita adalah semoga tidak demikian.

Kita tidak mau KPK dijadikan alat untuk maksud politik non-ksatria, karena jika KPK dikorbankan untuk maksud-maksud seperti itu, maka yang menjadi korban adalah puluhan jika tidak ratusan juta rakyat Indonesia, yang sekalipun kaya sumber daya alam dan manusianya, namun terus miskin dan tidak sejahtera.

Kita tidak mau KPK kehilangan kepercayaan masyarakat, atau karya para jurnalis menjadi identik dengan suara nabi palsu.

Kita dapat belajar dari kasus Setya Novanto, Ketua DPR RI yang dalam rentang waktu setahun diperhadapkan dengan berbagai suara sumbang dan laknat dari media-media yang kemungkinan memiliki kepentingan.

Kita perlu mengkritisi semua media dan pemberitaan mereka, terutama media yang tidak beretika dan dangkal integritasnya; jangan menelan bulat-bulat apa yang mereka sajikan, apapun itu.

Bagi pemimpin perwakilan kita, kita tunggu dengan sabar apakah ia akan terbukti tidak bersalah seperti waktu lalu atau sebaliknya?

Kita tidak boleh menghakimi bersalah atau tidak seseorang sebelum proses hukum ditempuh. Nanti setelah itu kita harus bisa menerima hasilnya manis atau pahit.

Sebagai negara Pancasila, Indonesia secara implisit menaruh keadilan tertinggi bukan di Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi, tetapi di tangan Dia yang Mahatahu dan Mahaadil, Sang Hakim segala hakim. Ia yang akan menjadi hakim bagi kita semua. Ia yang akan memberi surga bagi yang adil dan jujur, dan neraka jahanam bagi para koruptor dan pengubah keadilan menjadi ipuh.