Peneliti LIPI: sekolah 8 jam akan merampas dari anak kesempatan belajar dan proses pewarisan nilai dalam masyarakat

Peneliti LIPI: sekolah 8 jam akan merampas dari anak kesempatan belajar dan proses pewarisan nilai dalam masyarakat

EKKLESIASTIKA — Berangkat dari penolakan Nahdatul Ulama terhadap kebijakan Permendikbud No 23 Tahun 2017, Anggi Afriansyah, Peneliti Sosiologi Pendidikan di Pusat Penelitian Kependudukan LIPI, menulis bahwa kebijakan pemerintah ini mengandung bias formal dan perkotaan, merampas anak dari pengembangan ketrampilan sosial dan kehidupan, sekaligus mengenyampingkan upaya mandiri masyarakat dalam mengembangkan pendidikan mandiri.

“Dalam pandangan PBNU, kebijakan ini sama sekali tidak menyinggung secara serius implementasi Penguatan Pendidikan Karakter (PPK), tetapi lebih berfokus pada pengaturan jam sekolah. Padahal, baik-buruk karakter peserta didik karakter peserta didik tidak bergantung pada durasi waktu mereka di sekolah. Yang jelas, kebijakan ini akan menggerus eksistensi madrasah diniah.

“Tujuan pemerintah agar anak-anak bangsa memiliki karakter yang tangguh dan kukuh tentu saja harus didukung penuh. Namun, strategi PPK melalui pelaksanaan sekolah lima hari bukanlah hal yang tepat dan bijaksana. Kondisi infrastruktur pendidikan, kualitas guru, dan kondisi sosial budaya masyarakat di Indonesia begitu beragam sehingga kebijakan penyeragaman durasi waktu anak di sekolah tidaklah sesuai dengan kondisi demografis dan geografis negeri ini. Kebijakan sekolah lima hari ini sangat bias perkotaan. Di banyak sekolah di wilayah perkotaan, berlama-lama di sekolah mungkin bukan masalah besar. Kondisi pekerjaan dan sibuknya orangtua teratasi dengan adanya model sekolah penuh seharian.”

Ia juga menulis bahwa “[a]nak-anak petani, nelayan, dan pedagang, misalnya, belajar langsung kepada orangtuanya ketika mereka membantu aktivitas keseharian orangtuanya. Jika mereka harus 8 jam di sekolah, kesempatan belajar dan proses pewarisan nilai akan terampas oleh aktivitas di sekolah. Regenerasi petani maupun nelayan akan semakin terhambat. Mereka tak terlatih bertani dan melaut. Mereka dijauhkan sekolah dari proses penempaan yang seharusnya dilakukan lewat membantu orangtuanya bekerja. Pada jangka waktu tertentu akhirnya local culture dan local genius yang dimiliki kelompok masyarakat tidak dapat terwarisi dan lestari.”

Ia menyebut kebijakan pemerintah ini “bias pendidikan formal.”

“Adanya kebijakan itu menegaskan kembali betapa kebijakan pendidikan di negeri ini sangat bias pendidikan formal. Lagi-lagi sekolah yang merupakan lembaga pendidikan formal diposisikan sebagai garda terdepan dalam penguatan pendidikan karakter. Sekolah bertanggung jawab penuh dalam pemenuhan kurikulum, pendalaman kompetensi, pengembangan potensi, dan pemahaman keagamaan. Jadi, semua penguatan pengetahuan, keterampilan, relasi sosial diambil alih oleh sekolah.

“Lima hari bersekolah digunakan peserta didik untuk melaksanakan kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, ekstrakurikuler, juga ditambah kegiatan keagamaan. Walaupun ada dorongan dan keleluasaan untuk mengoptimalkan kolaborasi dengan masyarakat, tetap saja aturan ini memberatkan sekolah. Semua beban ditanggung sekolah. Padahal membentuk karakter bukan semata tugas sekolah. Apalagi, keberhasilan mendidik tidak bergantung pada lama atau tidaknya di sekolah, tetapi seberapa efektif pengelola berhasil mengondisikan lingkungan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak-anak bangsa.”

(Media Indonesia)