Laporan Komnas HAM 2017 menyikapi pelanggaran KKB: kurangnya kesadaran atas hak kebebasan beragama dan berkeyakinan sebagai salah satu faktor

(Ilustrasi kerukunan beragama di Indonesia.)

INDONESIA (Yubelium.com) — Hasil penelitian Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyangkut hak kebebasan beragama dan berkeyakinan (KBB) 2017 mengangkat peran Pemerintah Daerah dan faktor-faktor yang mempengaruhi lahirnya kebijakan yang menyebabkan pelanggaran terhadap hak KBB warga negara di dua wilayah, yaitu Jawa Barat dan Aceh Singkil.

Jawa Barat masih menempati tempat tertinggi kasus pelanggaran hak KBB di Indonesia. Kasus Aceh Singkil dipakai sebagai pembanding dalam menyikapi permasalahan seputar kebebasan beribadah dan berkeyakinan yang dilindungi Pancasila dan UUD 45.

Tekanan kelompok intoleran, belum kuatnya pengetahuan dan kesadaran terhadap norma-norma hak atas KBB, masalah pada kebijakan yang lebih tinggi, dan pengistimewaan kelompok tertentu disebut sebagai faktor-faktor penyebab.

Hasil penelitian ini turut menyertakan rekomendasi-rekomendasi untuk enam Kabupaten/Kota di Jawa Barat dan untuk pemerintah Aceh Singkil.

Secara khusus untuk pemerintah Aceh Singkil, Komnas HAM merekomendasikan:

1. Mendorong Pemerintah Daerah turut aktif dalam memudahkan proses perijinan pembangunan rumah ibadah.

2. Mendorong Pemerintah Daerah membuat Peraturan Daerah yang tidak diskriminatif dan ramah HAM, termasuk di bidang pendidikan agama di sekolah, dengan melibatkan Komnas HAM.

Di Jawa Barat kasus pembangunan Gereja Santa Clara disebut sebagai “kemajuan” setelah Walikota Bekasi Rahmat Effendi “dengan tegas berpegang pada hukum dan tidak akan mencabut IMB (ijin mendirikan bangunan) Gereja Santa Clara.”

Gereja Santa Clara telah memenuhi syarat untuk membangun tempat beribadah, namun masih dihalangi oleh oknum-oknum anggota masyarakat yang menolak keberadaan gereja itu.