Peristiwa Bandung: Pemerintah Indonesia jangan kalah dengan agenda radikal sekularisme/neo-komunisme

Peristiwa Bandung: Pemerintah Indonesia jangan kalah dengan agenda radikal sekularisme/neo-komunisme

EKKLESIASTIKA — Peristiwa pembubaran Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) di Bandung baru-baru ini kembali mencoreng wajah burung garuda dengan perisai lima prinsip ke-Indonesia-an.

Tak sedikit yang merasa sedih, dan mungkin tak sedikit pula yang merasa senang.

Mereka yang merasa sedih adalah umat Kristen yang merasa hak asasi manusia dan konstitusinya dilanggar.

Orang lain yang merasa sedih adalah umat Muslim yang merasa solider dengan umat Kristen sebagai sesama umat beragama, sekaligus yang menyesal karena nama baik agamanya kembali dinodai dengan aksi yang kurang terpuji.

Tapi ada pula yang merasa senang dengan peristiwa demikian.

Yang pertama adalah orang yang anti-agama, yang tidak suka agama, yang membenci agama. Mereka yang pertama-tama merasa senang ketika satu agama dinodai dan agama yang lain diserang.

Yang kedua adalah orang-orang yang karena kesederhanaan pikiran mereka merasa telah membela agamanya dengan cara membubarkan ibadah orang lain.

Yang ketiga adalah orang-orang yang dibayar atau mendapatkan keuntungan materil untuk melakukan aksi demikian.

FUNGSI PEMERINTAH

Di mana-mana ada orang-orang seperti itu: anti agama, sederhana pemikiran, dan yang membutuhkan uang.

Bayangkan kalau suatu negara tidak ada pemerintah, tentu kacau balau kehidupan bersama dalam masyarakat.

Pemerintah diangkat oleh masyarakat untuk melaksanakan fungsi melindungi, mensejahterakan, dan mengayomi.

Karena itu, jikalau fungsi ini tidak terlaksana maka rakyat merasa tertipu telah mempercayakan fungsi pemerintahan kepada wakil-wakil dan pemimpin (dan partai tertentu).

Peristiwa Bandung kembali mengingatkan pemerintah akan fungsi termasuk janji politiknya – tapi tak hanya pemerintah (dan wakil rakyat) yang diingatkan.

Masyarakat juga diingatkan kembali untuk mengambil tanggung jawab atas pilihannya dengan terus melaksanakan fungsi kontrol.

Masyarakat perlu tegas mengatakan kepada pemerintah dan wakil-wakilnya: adalah kepercayaan yang kami beri, bukan sekedar suara.

ATMOSFIR GLOBAL DAN WASPADA PROVOKASI

Konflik yang dibumbui muatan agama di berbagai belahan dunia saat ini harus dapat memberi tanda waspada kepada seluruh rakyat Indonesia. Ratusan ribu orang telah kehilangan nyawa, jutaan kehilangan tempat tinggal, anak-anak kehilangan masa depan, ekonomi hancur, dan negara jatuh ke dalam kekacauan berkepanjangan.

Gelombang pengungsian menciptakan suasana rawan perdagangan manusia, termasuk pembunuhan untuk jual-beli organ tubuh, banyak orang menempuh jalur beresiko dan akhirnya kehilangan nyawa, setelah sebelumnya kehilangan segala harta bendanya.

Kekacauan menyebabkan kejahatan memerintah tanpa ada yang menghalangi.

Itu sebabnya seluruh rakyat Indonesia harus waspada. Terutama karena berbagai sentiment negatif agama yang beredar saat ini yang terkesan hendak menimbulkan permusuhan dan ketegangan antar umat beragama.

Bukan sekedar tuduhan bahwa ada agenda radikal sekularisme (neo-komunisme) untuk menimbulkan kekacauan dan konflik ‘antar-agama’.

KIAT-KIAT MENGHINDARI PERISTIWA BANDUNG KEMBALI TERULANG

Peran pemerintah adalah sangat penting untuk mencegah peristiwa demikian terulang kembali.

Karena itu adalah harapan setiap warga negara yang baik supaya pemerintah itu tegas, bijaksana, dan berwibawa. Jangan terkesan seperti dicecok oleh kelompok radikal yang mencecok agama terlebih dahulu; atau lebih buruk hanya boneka para pemain global.

Budaya malu harus tetap dipertahankan. Hal ini terkait pendidikan di rumah, di sekolah, dan dalam komunitas beragama. Harus malu kalau melarang orang beribadah kepada Tuhan. Pendidikan juga dapat mengemansipasikan orang-orang yang terlalu sederhana pemikirannya, supaya jangan mereka dieksploitasi oleh orang-orang yang memiliki kepentingan kurang terpuji.

Yang tak kalah pentingnya adalah supaya pemerintah berupaya lebih keras mensejahterakan rakyat, menurunkan harga-harga yang melambung tinggi, menciptakan lapangan pekerjaan, menasionalisasi pengelolaan kekayaan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia. Dengan demikian, menjadi jarang orang ikut demo yang kurang terpuji demi mendapat uang saku.

Sementara itu, masyarakat harus tetap waspada dan tidak termakan provokasi. Jauhi sikap dan sifat korupsi supaya kejujuran menjadi budaya sampai ke aras atas. Korupsi diharamkan agama, termasuk melarang orang lain beribadah kepada Yang Mahaesa.