KPK bongkar kasus penyuapan terdakwa Saipul Jamil: Angkat isu rendahnya hukuman terhadap pelaku kejahatan terhadap anak

perlindungan anakINDONESIA (Yubelium.com) — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat orang sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap panitera di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, terkait perkara tindak pidana percabulan dengan terdakwa pedangdut Saipul Jamil, demikian dilansir Kompas.com (16/6).

Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan mengatakan Saipul Jamil bertindak selaku penyedia dana, agar hakim menjatuhkan vonis ringan baginya.

TERKAIT: Cegah korban lebih banyak: Kasus Saipul Jamil dorong terbongkarnya kejahatan pencabulan anak, belasan orang tua lapor polisi

Tuntutan jaksa adalah 7 tahun penjara dan denda Rp 100 juta, namun Saipul divonis hanya 3 tahun penjara oleh Majelis Hakim di PN Jakarta Utara.

Pada 2014 lalu Ketua KNPA waktu itu Arist Merdeka Sirait menilai hukuman terhadap terdakwa pelecehan anak terlalu ringan, sehingga harus segera direvisi.

TERKAIT: Ketua KNPA: Meningkatnya kasus pelecehan terhadap anak-anak menunjukkan kegagalan dalam sistem hukum Indonesia

Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak Tahun 2002, siapapun yang melakukan pelecehan terhadap anak di bawah umur diancam dengan hukuman penjara maksimal 15 tahun dan denda maksimal Rp 60 juta.

Dia mengatakan hukuman minimum untuk kasus pelecehan anak harus minimal 15 tahun sedangkan sanksi maksimum harus hukuman seumur hidup dan harus ada hukuman tambahan jika pelaku merupakan orang yang dipercaya, seperti orangtua anak, guru, atau polisi.

Februari 2016 lalu mandat sebagai Ketua KNPA Arist dicabut oleh Lembaga Perlindungan Anak (LPA).

“…Arist kerap terjun ke daerah tanpa berkoordinasi dengan LPA di daerah,” demikian perwakilan LPA, Rudi Baihaki dilansir Metrotvnews.com (17/3). Seto Mulyadi ditunjuk sebagai ketua sementara KNPA sementara.