Teori “Dukacita” terkait pelarangan beribadah di Indonesia: Aceh Singkil, Tolikara, dan Bandung

Mozaik keberagaman dan keagamaan Indonesia di media. (Foto dari berbagai sumber)

EKKLESIASTIKA — Persoalan di negeri berlimpah Indonesia saat ini bukan hanya kemiskinan, ketiadaan lapangan kerja, dan pemutusan hubungan kerja (PHK). Masih ada sederet masalah lainnya. Namun, jika diurutkan dari yang paling darurat ke yang lebih kurang, maka di tingkat pertama adalah terkait persoalan pelarangan ibadah di Indonesia. Penjelasannya demikian:

Umat Kristen biasanya yang paling pertama mengklaim posisi sebagai korban (yaitu, yang dirampasi hak asasi dan konstitusinya untuk beribadah). Namun, beberapa kejadian belakangan ini menunjukkan bahwa umat Kristen bukan satu-satunya kelompok yang menjadi korban.

Menariknya, dua titik yang terlihat miskin dalam pengamalan Pancasila ada di dua ujung Indonesia: di Aceh dan di Papua Barat. Istilahnya Sabang dan Merauke terlihat – atau diberi kesan – seperti sedang tarik tambang, siapa yang menang dalam mempersulit umat beragama lain yang lebih sedikit jumlah pemeluknya.

Namun tak hanya di dua ujung ini, secara geografis di wilayah pertengahan ada pula kesan demikian, kasus Gereja Batak Karo Protestan (GBKP) Bandung Timur barangkali yang terkini.

Jadi kembali lagi terkesan bahwa Indonesia, dari ujung ke ujung dan di pertengahan ada pertandingan untuk mempersulit umat beragama beribadah.

Siapa sponsor pertandingan ini? Mari kita pikirkan bersama.

Sementara itu, kita bertanya apakah karakter sosial masyarakat Indonesia secara umum, lintas agama dan suku-bangsa, adalah demikian?

Bukti-bukti menunjukkan sebaliknya, bahwa masyarakat Indonesia secara umum berjiwa terbuka dan menghargai kemajemukan.

Di Tolikara, kasus kekerasan aparat yang berimbas pada pembakaran kios dan menjalar ke tempat ibadah umat Muslimberakhir dengan jabat tangan antara ulama dan pendeta setempat. Tempat ibadah itu pun dibangun kembali dengan diterima oleh masyarakat setempat.

Pawai Paskah di NTT baru-baru ini dikawal oleh Pemuda Islam dan Hindu. Di Tondano, Sulawesi Utara, umat Muslim turut meramaikan permainan-permainan untuk memeriahkan hari besar umat Kristen itu.

Rombongan peserta MTQ di Maluku diakomodasi oleh umat Protestan dan Katolik, bahkan sebagian turut mendukung paduan suara menyanyikan mars MTQ.

Masih banyak lagi contoh-contoh seperti itu. Namun, keharmonisan ini seolah-olah hendak dikubur dalam insiden-insiden anti umat beragama lain (radikalisme) — atau mungkin anti-agama yang dibungkus dengan suara dan jubah agama.

Kasus di Aceh Singkil sayangnya terus menjadi contoh kasus lemahnya komitmen pihak berwenang dalam menjamin hak dan kebebasan beribadah warganya, setelah Desember lalu pihak Pemda setempat membongkar tenda yang dipakai beribadah oleh warga. Sebelumnya Pemda Aceh Singkil telah merobohkan rumah-rumah ibadah yang dibangun jemaat dengan susah payah.

Tadi telah disebutkan kasus GBKP di Bandung, ketika organisasi-organisasi masyarakat tertentu datang mencabut ornamen, menurunkan spanduk di acara peresmian gereja itu. Sejauh ini media belum menyebutkan adanya upaya pencegahan, penertiban atau perlindungan dari aparat keamanan, atau pernyataan mengecam dari pihak pemerintah dan para wakil rakyat terhadap tindakan anarkis dan anti-Pancasila itu, seperti ketika insiden Tolikara waktu lalu.

Masih ada sederet masalah dan organisasi masyarakat pembawa masalah yang terkesan dibiarkan.

Jika Tiongkok menurunkan salib-salib Kristen dan melarang orang berpuasa pada hari raya Ramadhan, sekalipun terdengar miris, hal itu memiliki padanan dengan filosofi ateistik komunisnya.

Ironis di Indonesia karena Sila Pertama dari lima karakter fondasi kenegaraannya adalah: Ketuhanan Yang Maha Esa, dan Pasal 29 Undang Undang Dasar 1945 menegaskan kebebasan warga negara untuk beribadah sesuai dengan kepercayaannya.

Hal ini kembali memunculkan pertanyaan siapa sponsor di balik insiden-insiden itu.

Mari kita terus pikirkan bersama.

Sementara itu kita bertanya, apa tugas pemerintah.

Dalam iklim demokrasi rakyat diberi kesempatan untuk memilih pemimpin yang dinilai secara objektif (bukan hanya dari hasil pencitraan) mampu menunaikan amanat rakyat untuk memimpin pada kesejahteraan dan kemajuan bersama.

Contohnya dalam pesta demokrasi pemilihan presiden dan wakil presiden baru-baru ini, rakyat Indonesia memberi perhatian pada pasangan yang mendukung prinsip Bhineka-Tunggal-Ika (kemajemukan) dan kebebasan beragama, di antara program-program andalan lainnya.

Nawacita,” atau “sembilan program prioritas nawa cita menuju Indonesia hebat” tak dapat dipungkiri berhasil memikat hati banyak rakyat Indonesia.

Awal poin pertama adalah: “Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga negara…”

Poin kesembilan: “Memperteguh kebhinnekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia melalui kebijakan memperkuat pendidikan kebhinnekaan dan menciptakan ruang-ruang dialog antarwarga.”

Sementara rakyat menunggu pembuktian janji politik, dan janji nurani keagamaan di dalamnya, umumnya orang menyadari bahwa ungkapan-ungkapan seperti “[m]eningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia,” “meningkatkan produktivitas rakyat,” dan “mewujudkan kemandirian ekonomi” tidak dapat diraih dalam kekacauan, ketidak pastian hukum, atau – kiranya dijauhkan – munculnya konflik dan bencana kemanusiaan seperti yang melanda Suriah atau Republik Afrika Tengah, sebagai contoh.

Situasi demikian jelas akan mengancam Pancasila sebagai pedoman kehidupan berbangsa, yang sekalipun perlu pengembangan dalam level penerapan, namun paling ideal di level filosofis.

Kekacauan akan membuka peluang bagi ideologi-ideologi anti-Pancasila, seperti anti-agama di sisi ekstrim yang satu dan, di sisi ekstrim yang lain, radikalisme agama (yang pada hakikatnya merupakan bentuk ekspresi kebencian terhadap agama itu sendiri) untuk memanipulasi pikiran rakyat.

Situasi konflik berarti juga menjadikan Tanah Air kita sebagai kuburan masal bagi jutaan rakyat, kaum perempuan dan laki-laki, terlebih anak-anak dan para lanjut usia.

Jadi siapa yang menjadi sponsor pertandingan mempersulit kehidupan beragama di negara Pancasila?

Mari kita terus pikirkan bersama.

Jika benar ideologi anti-agama atau gerakan radikalisme agama (atau keduanya) sedang dimanfaatkan “para sponsor” untuk merongrong Pancasila, maka apa yang terkesan seperti tarik tambang antara Aceh Singkil dan Tolikara dan di tengah adalah Bandung – kalau dipikirkan secara seksama – bukan mewakili Islam dan Kristen, melainkan suatu iklan provokasi.

Namun hal yang menjadi jelas adalah pemerintah harus tegas melaksanakan tugas tanggung jawab yang diembannya di atas sumpah kepada Tuhan Yang Mahaesa, dan di hadapan seluruh rakyat yang sebagian besarnya telah mempercayakan kehidupan seluruh bangsa ini kepada mereka.

Di pertemuan-pertemuan ibadah, terlebih khusus dalam ibadah Kristen, salah satu pokok dalam bagian doa syafaatnya adalah mendoakan pemerintah, supaya Yang Mahakuasa memberikan hikmat dan kekuatan bagi para pemimpin bangsa dalam menuntun dan menjaga rakyatnya.

Semangat untuk “meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia” hanya dapat terwujud jika masyarakat dan pemerintah kembali pada dasar-dasar yang telah ditaruh bersama oleh para pendiri negara-bangsa ini.

Mereka memahami bahwa damai sejahtera suatu negara-bangsa hanya dapat diperoleh jika Yang Mahakuasa mendapat tempat yang pertama, dan kerena itu kebebasan beragama perlu dijaga, dilindungi dan ditumbuh kembangkan.

Tanpa Tuhan “Nawacita” hanya akan menjadi “Dukacita.”

 

Terakhir diperbaiki: 25 April 2016, perbaikan struktur kalimat pada paragraf 13.