Menjaga demokrasi Pancasila, mengkritik langkah PKS yang menghina demokrasi kerakyatan

PancasilaEKKLESIASTIKA — “Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan, dalam permusyawaratan, perwakilan,” demikian butir keempat dalam lima prinsip ke-Indonesiaan.

Sayangnya, langkah Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memecat Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Fahri Hamzah dari keanggotaan partai dan menggantikan posisinya sebagai Wakil Ketua di DPR RI sangat jauh dari “hikmat kebijaksanaan” itu.

Langkah itu menunjukkan “kekuasaan” partai seolah-olah telah melebihi kedaulatan rakyat yang memerintah lewat perwakilannya.

Lain halnya jika politisi asal Nusa Tenggara Barat itu melanggar hukum atau konstitusi kenegaraan, maka rakyat akan lebih lega jika partai mengambil inisiatif untuk melakukan pendisiplinan.

Namun, ketika pandangan pribadi atau “kebijakan” partai dicatut sebagai alasan pemberhentian seorang wakil rakyat yang memiliki kedudukan strategis dalam institusi yang menjiwai pemerintahan kerakyatan, maka rakyat harus mengkritisi visi dan misi partai, termasuk orang-orang yang “berkuasa” di dalamnya.

Apakah partai ini betul-betul menghormati kedaulatan rakyat dan mewakili kepentingan rakyat banyak, atau mengabdi untuk kepentingan tertentu?

Lalu dari situ mengambil kesimpulan apakah partai ini masih dapat dipercaya untuk mengemban suara rakyat.

Tak dapat dikatakan secara pasti jika Sekjen PKS, Taufiq Ridho mengundurkan diri karena kecewa. Mungkin. Namun, katanya ia mundur untuk lebih fokus di bisnis.

Yang jelas Dewan Adat Papua menyatakan kekecewaan atas langkah PKS tersebut. Penilaian mereka tidak keliru, langkah PKS adalah “kemunduran demokrasi.”

Hal ini bukan saja di Papua Barat, karena mereka melihat Fahri Hamzah banyak memberi perhatian terhadap perkembangan demokrasi di daerah itu.

Namun, karena sebagai wakil DPR RI, sosok yang vokal menolak perpanjangan kontrak PT Freeport Indonesia itu merupakan wakil dari institusi yang mewakili lebih dari 250 juta rakyat Indonesia, dan karena itu merupakan kemunduran demokrasi di Indonesia, jika dibiarkan tanpa sanksi.

Tak ada orang yang sempurna, namun langkah PKS yang keterlaluan ini memang pantas dibawa ke pengadilan, demi langgengnya demokrasi Pancasila, yang adalah demokrasi kerakyatan.

 

Ekklesiastika menyajikan pemikiran kritis dan perspektif penulis mengenai situasi, kasus, keadaan, pandangan dunia tertentu. Tulisan yang dimuat tidak semerta-merta mencerminkan posisi editorial Yubelium.com, orang per orang yang bekerja untuk Yubelium.com. Ekklesiastika mengajak pembaca untuk bersama-sama mengkritisi segala sesuatu yang berkaitan dengan Gereja, warga Gereja, dan warga masyarakat secara umum, baik di level lokal, regional, nasional, dan internasional. Untuk memuat tulisan di rubrik Ekklesiastika, silahkan kirimkan naskah tulisan kepada redaksi@yubelium.com dengan judul email “Ekklesiastika.” Redaksi berhak tidak memuat atau mengedit tanpa merubah arti tulisan yang dimuat.