Ribuan warga Aceh Singkil mengungsi: Krisis kepercayaan terhadap pemerintah dan aparat keamanan

Aceh dan Pancasila: Tokoh masyarakat menjelaskan tentang penutupan gereja dan wiharaINDONESIA (Yubelium.com) — Menyusul kerusuhan di Aceh Singkil, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD), Selasa (13/10), ribuan anggota masyarakat memilih untuk meninggalkan rumah dan mengungsi ke wilayah tetangga, menghindari hal-hal yang tidak diinginkan.

Menurut keterangan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Tengah, Provinsi Sumatera Utara (Sumut), yang dilansir RiauPos (16/10), jumlah pengungsi di daerah itu adalah 5.498 orang.

Mereka sedang dalam proses pemulangan, setelah pemerintah, keamanan, dan pihak lainnya, berkoordinasi bersama, dan situasi dinilai telah relatif kondusif.

Dalam rapat Forum Koordinasi Pimpinan (FKPD) Provinsi Sumut di Medan, Rabu (14/10) malam, “sepakat mencegah jangan sampai berkembang isu-isu dan provokasi yang dapat menimbulkan keresahan dan kedamaian di provinsi ini terkait kerusuhan Aceh Singkil. Hal itu merupakan salah satu kesimpulan menyikapi konflik di Kabupaten Aceh Singkil, NAD, yang berbatasan dengan Sumut,” demikian RiauPos.

Krisis kepercayaan

Kerusuhan di Aceh Singkil di satu sisi kembali menyoroti kegagalan pemerintah dan pihak berwajib untuk melindungi hak warga negara Indonesia untuk beribadah, yang dijamin oleh Konstitusi.

Bahkan terkesan pemerintah dan aparat hukum kurang serius dalam melindungi rumah-rumah ibadah, tampak dari tidak adanya sanksi yang diberikan terhadap jajaran pemerintah maupun penanggung jawab hukum di wilayah terkait.

Hal ini diperparah oleh karakter pemimpin masyarakat yang sepertinya tak lagi memiliki rasa malu jika gagal, dan berjiwa besar mengundurkan diri dari jabatan publik.

Sayangnya situasi ini akan melestarikan perilaku kesewenang-wenangan kelompok masyarakat tertentu, dan akan terus mendorong aktor intelektual dan para provokator untuk melakukan tindakan anarkis, atas nama agama dan mantra “tanpa izin,” dan secara langsung mengancam kelestarian Pancasila.

Eksodus masyarakat dari kenyamanan rumah mereka menunjukkan mosi ketidak percayaan terhadap komitmen dan tanggung jawab pemerintah mereka dan terhadap aparat keamanan.

Revisi SKB Dua Menteri

Berbagai elemen masyarakat telah mengeluarkan kecaman terhadap peristiwa kerusuhan di Aceh Singkil, yang mengakibatkan musnahnya dua rumah ibadah, jatuhnya korban jiwa dan luka-luka, dan munculnya kerawanan ekonomi dan keamanan akibat pengungsian besar-besaran.

Majelis Ulama Islam (MUI) menyatakan “sangat menyesalkan pembakaran rumah ibadah oleh oknum tidak bertanggung jawab di Kabupaten Singkil,” demikian dikutip AntaraNews (14/10).

Hal senada diungkapkan Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU), sekaligus “menegaskan Islam bukan agama yang mengajarkan kekerasan. Islam adalah agama akhlak yang diturunkan untuk menjadi rahmat bagi sekalian alam,” demikian dilansir ROL (14/10).

Menanggapi peristiwa tragis di Aceh Singkil, Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor, Nusron Wahid, menilai SKB Dua Menteri yang sangat mempersulit pembangunan rumah ibadah (seperti gereja di wilayah mayoritas Muslim, atau masjid di wilayah mayoritas Kristen) perlu direvisi, supaya membangun rumah ibadah bisa dipermudah.

Ia mengatakan bahwa “[m]embangun tempat ibadah adalah hak dasar umat manusia di Indonesia yang tidak boleh dibatasi,” demikian dilansir SindoNews (15/10).

Dalam pernyatannya, Persekutuan Gereja Gereja di Indonesia (PGI) turut menggaris bawahi betapa sulitnya mengurus izin pendirian rumah ibadah, dan “mendesak pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden RI Joko Widodo beserta seluruh instansi terkait, untuk mengambil sikap tegas dan segera menghentikan aksi-aksi intoleran dan kekerasan semacam ini, karena bertentangan dengan Pancasila dan UUD 45…”