Waspada provokasi: Termakan informasi keliru Tolikara warga bakar rumah ibadah

6c2a4-religioustolerance

Gambar toleransi: Dalam peristiwa penurunan presiden Hosni Mubarak sebagai pemimpin Mesir, umat Kristen dan Islam menunjukkan solidaritas antara satu dengan yang lain. Tampak umat Kristen membentuk lingkaran untuk menjaga warga Muslim melakukan sholat (kiri). Di kesempatan lain, warga Muslim membentuk rantai manusia melindungi umat Kristen yang sedang beribadah dalam sebuah gereja (kanan). Revolusi Mesir menaikkan Moh. Mursi sebagai presiden, namun pemerintahannya tak lama setelah dikudeta oleh Jenderal al Sisi dari pihak militer.

(Artikel ini telah diperbarui sejak pemuatannya.)

Sekelompok warga yang belum teridentifikasi mencoba membakar sebuah gereja di Dusun Saman, Kab. Bantul, DI Yogyakarta, Senin dini hari.

Menurut laporan BBC Indonesia, anggota masyarakat (Kristen dan non-Kristen) setempat berhasil memadamkan api sehingga tempat ibadah itu tidak mengalami kerusakan berarti.

TERKAIT: Miris: Idul Fitri dan KKR di Tolikara, Papua Barat, berakhir berdarah

Pada saat yang sama, sebuah gereja juga dilaporkan mengalami upaya pembakaran di Purworejo, dengan bagian depan rumah ibadah itu mengalami “kerusakan serius,” demikian AsiaNews mengutip Pdt Ibnu Prabowo, pelayan setempat.

Ia menjelaskan bahwa relasi umat Muslim dan Kristen di sana selalu terjalin baik, dengan ditandai dialog dan kerjasama. Namun, bahwa “sejumlah tindakan provokatif” sedang berupaya merusak hormoni hubungan lintas iman.

Para penyerang menuliskan bahwa tindakan mereka itu adalah dipicu oleh “insiden Tolikara.”

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), Amidan Syahberah, mengatakan pembakaran rumah ibadah umat Kristen itu bukan dilakukan oleh Muslim. MUI telah menyerukan umat Islam untuk “tidak terprovokasi,” “tidak terpancing untuk melakukan pembalasan” menyusul peristiwa di Tolikara itu, demikian CNN Indonesia.

Pada Jumat pagi, 17 Juli, di Karubaga, Kab. Tolikara, Papua Barat, terjadi peristiwa pilu yang melibatkan dua komunitas iman. Umat Muslim setempat sedang merayakan hari raya Idul Fitri sedangkan pemuda Gereja Injili di Indonesia (GIDI) sedang melaksanakan sepekan kegiatan kerohanian.

Situasi menjadi tidak kondusif setelah sejumlah pemuda GIDI melakukan protes terhadap penggunaan toa (pengeras suara) oleh umat Muslim yang sedang melaksanakan sholat Ied.

Alasannya, pihak GIDI di wilayah tersebut telah melayangkan surat edaran, ditembuskan kepada pemerintah dan pihak keamanan, menuntut tidak dilaksanakannya kegiatan itu di Tolikara. Sekalipun kemudian diklarifikasi oleh pimpinan GIDI bahwa surat edaran itu keliru.

Yang dimaksud adalah supaya perayaan Idul Fitri di daerah “mayoritas” Kristen itu “tidak mengganggu” kegiatan pemuda nasional/internasional yang diselenggarakan GIDI.

Mentalitas “mayoritas” ini sayangnya masih kuat di sejumlah wilayah Indonesia, dan sering dipakai untuk membatasi sesama masyarakat yang lain untuk menunaikan ibadah mereka kepada Tuhan.

Media lokal menyebut bahwa protes itu berubah menjadi adu mulut dan saling melempar batu.

Menurut penjelasan Komnas HAM pihak keamanan (polisi dan tentara) yang berjaga-jaga kemudian mengeluarkan tembakan kepada warga yang melakukan protes. Pada Jumat sore, Edi Wanimbo, 15, salah satu korban penembakan, meninggal dunia di rumah sakit sebelum peluru yang bersarang di perutnya berhasil dikeluarkan. 10 orang lainnya mengalami luka-luka.

Sejumlah warga kemudian melakukan pembakaran kios-kios. Sekitar 70 kios dilaporkan dilalap api, sementara sebuah mushola yang berada di kompleks perkiosan juga turut terbakar.

Beberapa media online langsung menebar berita bahwa warga Papua “membakar masjid,” dan cepat disebar di media-media sosial.

Aras pimpinan agama dan adat Papua Barat langsung berupaya meluruskan berita itu, mengatakan adat istiadat dan keberagamaan di Papua Barat mengharamkan pembakaran rumah ibadah pemeluk agama yang lain. Mereka bahkan menyampaikan permohonan maaf kepada umat Muslim atas terjadinya peristiwa itu.

Pihak Polri dan TNI sedang menyelidiki insiden penembakan itu. Kepala Polda Papua Irjen Yotje Mende mengatakan penelitian penembakan secara laboratoris sedang dilakukan, termasuk terhadap proyektil di tubuh korban dan selongsong peluru di lokasi, demikian Kompas, 20 Juli. Ia mengatakan tidak dapat memastikan kapan penelitian itu rampung.

Pihak keamanan kembali menuai sorotan akibat penggunaan senjata yang terus mengakibatkan hilangnya nyawa manusia, terutama ketika berhadapan dengan masyarakat sipil. Peristiwa ini menambah deret masalah hak asasi manusia (HAM) di Papua Barat dan Indonesia secara keseluruhan.

Dalam pertemuan antara pemerintah, pihak keamanan, dan tokoh masyarakat dan agama serta masyarakat disepakati pemberian ganti rugi kepada para pemilik usaha dan masyarakat yang mengalami kerugian. Musholah juga akan dibangun kembali. Sayangnya, nyawa orang tak dapat dikembalikan.

Anggota DPR Provinsi Papua, Wilhelmus Pigai, mengatakan bahwa insiden di Tolikara itu harus diselesaikan secara tuntas dan adil, dengan mempertimbangkan semua sisi. Pembakaran dan penembakan warga sipil adalah perbuatan yang “tidak manusiawi” dan harus diproses hukum, terangnya seperti dilansir media Berita Satu.

Situasi di Karubaga, Tolikara kini sudah terkendali, jelas Asisten I Setda Kabupaten Tolikara, Emi Enembe, meminta semua pihak agar tidak ikut terprovokasi dan terus menjaga keamanan.

 

%d bloggers like this: