Jika sentimen Tolikara tidak ditransfer untuk semua umat beragama, maka Indonesia akan bubar

Ketua Klasis Toli Gereja Injili di Indonesia (GIDI), Pdt Yunus Wenda, dan Ustad H. Ali Muktar, mewakili umat muslim di Karubaga, bersalaman dalam acara perdamaian antara kedua komunitas (Rabu, 22 Juli 2015). Keduanya saling menyampaikan permohonan maaf, lalu bersalaman dan berpelukan. (Foto: Wilpret Siagian/deticom via detik.com)

EKKLESIASTIKA — Ada beberapa kemungkinan mengapa insiden Tolikara mendapat perhatian yang begitu besar dari berbagai kalangan serta aras pemerintah dan tokoh agama di Indonesia.

Pertama adalah insiden itu tepat mengena di sisi riskan Indonesia, negara dengan ratusan sukubangsa (etnis) dan beragam-ragam agama dan golongan.

Istilahnya tak mau mengambil resiko jika sampai peristiwa itu dimainkan oleh oknum-oknum tertentu untuk membangkitkan konflik SARA di Tanah Papua dan daerah-daerah lain di Indonesia.

Kedua, mungkin saking jarangnya terdengar ada rumah ibadah umat Muslim yang dirusak, ditutup, dibongkar, atau dibakar, sehingga insiden Tolikara langsung memicu reaksi, terutama dari umat Muslim.

Insiden itu terang saja mengusik perasaan superioritas orang-orang tertentu yang telah terjual pada iklan dan doktrin semi-agama yang “mengajarkan” mereka untuk membenci orang lain demi menjaga “kesucian” agama mereka.

Seringkali tanpa menyadari bahwa lebih sering mereka sedang dimanfaatkan. Kelompok-kelompok “radikal” sengaja diciptakan untuk menciptakan pasar bagi bisnis penjualan senjata dan firma penasihat dan strategi perang.

Bisa juga sekedar dimanfaatkan untuk menciptakan situasi darurat, supaya nantinya “penolong” datang (dan menguasai sumber-sumber daya alam). Jadi kemudian rakyat tinggal miskin dan tak terpelajar, dengan agama-agama mereka (yang seharusnya memerdekakan) dipakai oleh “orang-orang pintar” untuk mendorong mereka tetap sabar dan menerima “nasib” dari yang Mahakuasa. Padahal itu adalah perbuatan manusia tamak, yang bagi mereka Allah telah sediakan hukuman yang setimpal.

Jahatnya perbuatan mereka karena nantinya orang yang tak begitu terpelajar dan yang dalam kebutuhan makanan cenderung mudah bergabung dengan kelompok-kelompok “radikal,” kelompok ekstrimis, yang dipakai oleh para penggagas komunisme untuk membunuhi umat beragama dan menutup dan menghancurkan tempat-tempat ibadah (atas nama agama).

“Orang-orang beragama” ini umumnya tidak menyadari bahwa setelah satu umat beragama musnah, mereka akan ‘mengatur’ yang lain, umat agamamu juga, supaya akhirnya tak lagi ada yang menyebut nama Tuhan.

Tapi masih ada juga orang-orang beragama yang benar-benar didorong oleh semangat yang murni, yang tulus, yang mencintai agamanya karena keluhuran ajaran-ajarannya. Mereka yang pintar mendapati diri dalam gerakan-gerakan yang amanah dan fitrah.

Dalam perenungan terlihat bahwa keunggulan filsafati Pancasila itu masih belum betul-betul menjiwai praktek kehidupan bermasyarakat dan bernegara: Ke-Tuhan-an, kemanusiaan, persatuan, demokrasi berdasarkan hikmat dan kebijaksanaan, dan keadilan sosial, masih samar-samar.

Karena yang pertama itu belum diterapkan dengan semestinya, maka yang kedua sampai kelima sulit terlaksana. Bahkan lebih jauh, yang pertama itu sering dipakai untuk mendasari tindak tak manusiawi, merusak persatuan dan kesatuan, berpikir dan bertindak tolol, dan akhirnya membuat semua orang tetap melarat, miskin, dan dikuasai oleh “asing.”

Coba misalnya sentimen Tolikara itu diresapi oleh setiap orang, sehingga rumah ibadah siapapun yang dirusak, ditutup, atau dimaling, atau ikut terbakar seperti di Tolikara, kita merasa prihatin, terusik, marah, dan semua menuntut supaya keadilan ditegakkan? Jika seperti ini pasti negara-bangsa Indonesia itu akan menjadi salah satu bangsa terkemuka di dunia, dan dengan keluhuran dasar-dasar bernegaranya, ia dapat menginspirasi negara-negara lainnya yang beraneka-ragam penduduknya.

Ada sisi positif dari peristiwa Tolikara. Peristiwa itu menggaris bawahi adat istiadat dan keberagamaan masyarakat Papua yang menghormati dan menghargai tempat-tempat ibadah.

Kebakaran tempat ibadah di Tolikara merupakan ketidak-sengajaan. Suatu kesialan yang terjadi akibat ulah para penegak hukum yang entah mengapa terkesan memandang nyawa manusia (masyarakat sipil) seperti tidak ada harganya.

Memegang senjata sepertinya bukan memberi insting perlindungan bagi “pengayom dan pelindung masyarakat” kita, melainkan membunuh. Ini pekerjaan rumah bagi kepolisian dan TNI untuk merubah mentalitas penegak hukum menjadi lebih berwibawa dan bijaksana. Dan langkah pertama untuk ke sana adalah mengganti prosedur yang diterapkan selama ini, termasuk berani menghukum aparat yang menyalah-gunakan wewenang mereka.

Tapi ada juga sisi memprihatinkan dari peristiwa itu: Tolikara menunjukkan kesan bahwa Pancasila dan UUD 45 telah dikesampingkan. Artinya seperti ada agama-agama dan kelompok-kelompok etnis kelas dua di Indonesia, dan jika ini tak dapat dipulihkan, maka layaklah jika wilayah/daerah yang secara historis dan budaya adalah non-Islam berdiri sendiri saja.

Tanggapan pemerintah, termasuk suara-suara yang diperdengarkan oleh wakil rakyat di Jakarta, lepas dari keterbatasan dan karakter pribadi mereka masing-masing, telah menyinggung begitu banyak non-Muslim. Itu karena berbagai kasus pembakaran, penutupan, perusakan, dan gagal penegakan hukum terkait rumah-rumah ibadah non-Muslim, yang menjadi seperti angin lalu; tak mendapat perhatian seperti insiden Tolikara.

Karena itu, insiden Tolikara adalah panggilan kepada Pemerintah di segala aras, para wakil rakyat di pusat dan daerah, dan yang menyebut Ibu Pertiwi, generasi Pancasila, untuk mentransfer sentimen Tolikara itu untuk semua umat beragama.

Maksudnya, supaya semua rumah ibadah diberikan perhatian dan perlindungan khusus, lepas apakah dibangun menuruti ketentuan SKB Dua Menteri yang seharusnya telah lama dicabut itu atau tidak. Tindakan pengrusakan dan pelanggaran lainnya yang diarahkan terhadap rumah ibadah umat beragama manapun harus dianggap sebagai kejahatan luar biasa, karena kejahatan itu diarahkan kepada Tuhan Yang Mahaesa.

Hanya dengan cara ini, visi negara-bangsa yang dideklarasikan oleh para founding fathers and mothers (pendiri bangsa), dapat dicapai: di antaranya kebebasan bagi setiap warga negara untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya, kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat, termauk pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari jatidiri dan kekayaan negara-bangsa Indonesia.

Anak-anak Ibu Pertiwi (apakah merasa seperti anak kandung atau anak angkat) ingin melihat bahwa tidak ada sikap pilih kasih di rumah Nusantara tempat mereka mengambil bagian dan membangun sebuah keluarga.

 

Terakhir diperbarui
6 Agustus 2015: Tambahan foto dan keterangan.