Pelemahan perempuan, KPK…dan Polri

(Gambar via muddycolors.blogspot)

“Tahukah kamu bahwa lebih dari 10 perempuan [yang] hidup di negara korupsi, meninggal saat melahirkan. Tingginya tingkat korupsi berkorelasi dengan target[-target] pembangunan [yang] berkaitan dengan kemiskinan dan kelaparan, pendidikan, kesehatan ibu dan anak, penyakit menular, air dan sanitasi.”

Kutipan diatas dimuat di halaman media sosial resmi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 8 Maret lalu. Hari itu diperingati sebagai Hari Perempuan Internasional.

Tidak sulit menarik korelasi antara kepentingan perempuan (dan masyarakat secara keseluruhan) dan tindak pidana korupsi di tengah gencarnya isu pelemahan KPK saat ini.

Peningkatan korupsi berarti malapetaka bagi upaya mengangkat taraf hidup ibu-ibu rumah tangga, mereka yang menjadi buruh migran, yang mengolah usaha kecil, bahkan yang telah terjebak atau terjual dalam lingkaran eksploitasi.

Sedangkan pemberantasan korupsi berarti terciptanya kesempatan untuk perbaikan hidup bagi sekian banyak perempuan, yang bersama-anak-anak dan lanjut usia, sering menjadi tumbal dalam bencana sosial suatu masyarakat.

Pemberantasan korupsi berarti potensi peningkatan kesejahteraan hidup mereka yang lebih rentan dalam masyarakat.

 

Kaitan dengan isu pelemahan KPK

Mengapa pemerintah (dalam hal ini presiden) mengusulkan seorang calon yang berpotensi menyebabkan kontroversi di tengah masyarakat tetap berada di ranah spekulasi. (Lihat juga liputan yang dimuat di situs Perhimpunan Advokat Indonesia [Peradi].)

Sekalipun yang bersangkutan telah dinyatakan tidak bersalah lewat penyelidikan institusi Polri, beliau berada dalam penyidikan KPK terkait kepemilikian “rekening gendut” dengan dugaan aliran dana yang “mencurigakan.” Penunjukan itu jelas lebih kontroversial dibanding mengangkat seorang hakim agung dari kalangan politikus.

Lonceng KPK berdering, dan dengan bukti yang telah di tangan langsung menetapkan kandidat tunggal Kapolri sebagai tersangka (dan terhisap masuk dalam wilayah politik yang rawan).

Dan dari semua keganjilan yang ada, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI tetap menyetujui usulan kandidat itu.

 

Kaitan dengan isu pelemahan Polri 

Langkah KPK yang kemudian dituduh sebagian pihak bermuatan politik itu segera mendapat reaksi keras, terutama dari institusi Polri sendiri. Sekarang terkesan bahwa penegakan hukum telah mendapat pemaknaan baru, yaitu martabat institusi.

Tak lama kemudian Polri pun memberikan label “tersangka” pada pimpinan, penyidik, dan pegawai KPK, yang dalam bahasa Tim Sembilan, atau tim independen yang sedang mencarikan jalan keluar kekisruhan itu, “didasarkan pada kasus-kasus lama dan terkesan tidak substansial.”

Dengan demikian sempurnalah badai pilu yang menerpa Indonesia:

1. Pimpinan dan penyidik KPK di-non-aktifkan, berakibat pada pemberantasan kasus-kasus korupsi pun agak terjegal;

2. kepercayaan masyarakat terhadap Polri ternoda;

3. DPR seakan menjadi tidak relevan; dan

4. para perempuan kembali harus menderita karena dana untuk kepentingan mereka dan masyarakat luas terus akan diisap oleh orang-orang tamak dan tidak punya hati nurani.

Apakah ini yang menjadi alasan di balik penunjukkan kandidat tunggal Kapolri waktu lalu, tidak ada yang tahu secara pasti.

 

Kaitan dengan memperjuangkan martabat perempuan dan rakyat pada umumnya

Yang pasti saat ini hanyalah bahwa rakyat Indonesia perlu lebih banyak berdoa; terus mengkritisi perkembangan situasi di tengah melemahnya ekonomi Indonesia, dan tak kalah penting terus mengingatkan para wakil rakyat dan pemerintah yang Anda pilih tentang janji dan sumpah jabatan mereka.

Dan ingat pula beberapa catatan lain yang dimuat di status medsos KPK terkait peringatan Hari Perempuan Internasional:

•Di negara yg memiliki tingkat penyuapan yg tinggi, juga memiliki statistik yg tinggi untuk jumlah perempuan meninggal saat melahirkan. Di negara yg memiliki tingkat penyuapan yg tinggi , umumnya anak2 hanya berumur sampai 5 thn

•Tahukah kamu satu dari 3 negara dg tingkat suap yg tinggi hidup dlm kemiskinan, kurangnya air bersih dan sanitasi yang baik. Faktanya ,pada negara yg banyak praktik suap, umumnya terdapat 50% anak yang tidak lulus sekolah dasar dan anak perempuan yang tidak lulus sekolah menengah

Klik di sini untuk lebih lanjut tentang bagaimana suap dapat mengganggu pembangunan sebuah negara : http://anticorru.pt/1CwuHlJ

Kalau rakyat bersatu, ada peluang besar perempuan menjadi penyelamat Indonesia, KPK dan Polri terselamatkan (#SaveKPK #SavePolri), dan DPR pusat maupun daerah termotivasi untuk sungguh-sungguh berjuang bagi kepentingan seluruh rakyat.

 

Diperbarui 2 Mei 2015.