Utusan Indonesia kritisi pernyataan Sekretaris Jenderal PBB

Komite Administrasi dan Anggaran Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB), yang beranggotakan 193 negara, melakukan voting terhadap penerimaan status pasangan dari pelaku hubungan sejenis di antara pegawainya.

Voting itu lolos dengan 80 suara mendukung dan 43 menolak. Sementara 37 dinyatakan abstain dan 33 yang tidak mengambil bagian, demikian The Guardian, 24 Maret.

Pengambilan suara ini diawali oleh pernyataan resmi Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon yang pada Juli lalu mengatakan bahwa PBB akan menerima status “pernikahan” staf dengan sesama jenis, yang berarti memasukkan pasangan mereka sebagai tanggungan.

Dari revisi berita AP, yang dimaksud tidak hanya di kantor Kesekretariatan, melainkan di seluruh badan-badan organisasi di lingkungan PBB.

Sebelumnya, status pribadi menyangkut pegawai PBB ditentukan oleh hukum yang berlaku di negaranya.

Peraturan baru ini memberi pengakuan terhadap “pernikahan” pasangan yang menikah di negara yang telah melegalkan hubungan sejenis, sekalipun di negara asalnya tidak diakui.

Utusan Indonesia untuk PBB, Dewi Savitri Wahab, berbicara di sidang Komite Kelima – sebutan untuk Adminstrasi dan Anggaran, mengatakan bahwa pernyataan yang dikeluarkan Sekjen itu bertentangan dengan peraturan kepegawaian, yang sekalipun tidak menyebutkan definisi “pasangan” (spouse), tapi “mengandung referensi pada suami dan isteri,” demikian catatan di berita pers PBB.

Sekretariat menangapi bahwa peraturan kepegawaian mengatur hal-hal menyangkut pegawai PBB, dan manfaat yang mereka terima seharusnya ditentukan tidak oleh hukum yang berlaku di negara asal mereka, melainkan oleh kehendak negara-negara anggota.

Tidak ada voting untuk perubahan peraturan kepegawaian, atau menetapkan definisi pernikahan. Tapi utusan negara Mesir Amr Mohamed Roshdy mengatakan bahwa langkah Sekjen PBB itu seakan telah memberikan [re-]definisi pernikahan.

 

Ia mengkritik pernyataan Sekjen itu yang merujuk bahwa PBB menghormati budaya dan keberagaman. “Menghormati bukan berarti memaksakan kepada negara-negara anggota untuk menerima sesuatu yang bertentangan dengan budaya mereka,” ungkapnya.

Senada dengan utusan Mesir, utusan Indonesia menyoroti persoalan bahwa kontribusi Pemerintah dan masyarakatnya akan dipakai untuk sesuatu yang bertentangan dengan peraturan dan budaya mereka.

 

Banyaknya jumlah suara abstain dan yang tidak mengambil bagian dalam voting itu mengundang spekulasi apakah ada kekuatan besar yang mengintervensi voting tersebut.

Gerakan hubungan sejenis dipromotori terutama oleh administrasi pemerintah Amerika Serikat dan Inggris saat ini. Keduanya secara terbuka mengancam bahwa bantuan mereka terhadap negara-negara berkembang turut dipengaruhi sikap penerimaan negara-negara itu terhadap praktek hubungan sejenis; hal yang disesali oleh negara-negara Afrika sebagai bentuk neo-kolonialisme.

Selain Mesir, media pendukung lobby pasangan sejenis The Guardian, menyebut negara-negara yang menentang peraturan baru itu termasuk Rusia, Cina, Saudi Arabia, Iran, India, Pakistan dan Suriah. Media-media sejenis terkesan menyudutkan Rusia yang telah mengadopsi peraturan yang melarang “propaganda homoseksualitas terhadap anak-anak di bawah umur.”

 

 

Diperbarui 4 Agustus 2015