Kami ibumu: Perempuan anti korupsi serukan penyelamatan KPK

Koalisi Perempuan Indonesia Anti Korupsi di Gedung KPK. (Foto via Facebook)

“Cukup! Kami perempuan Indonesia anti korupsi sudah muak. Kami adalah ibumu. Kami adikmu. Kami saudarimu. Kami anakmu. Kami yang memilih dan menjadikanmu pemimpin negeri,” ujar Ririn Sefsani, jurubicara Koalisi Perempuan Indonesia Anti Korupsi (KPIAK), di Gedung KPK, 10 Februari 2015. “Karenanya, kami perintahkan Bapak Presiden untuk bertindak dan berantas korupsi sekarang juga,” demikian dikutip Portal KBR.

KPIAK menuntut: cukup KPK dilemahkan, cukup koruptor kebal hukum, cukup angkat pejabat korup, cukup kongkalikong dan transaksi politik kotor, cukup rekening gendut, cukup foya-foya dengan uang rakyat, cukup wariskan budaya korupsi, dan cukup pembiaran perampasan sumber daya alam.

Selain tuntutan “sembilan gebrakan” itu mereka juga menuntut Presiden Joko Widodo untuk menyelamatkan KPK dari usaha pelemahan yang semakin gencar.

 

Dugaan pelemahan KPK jelang Pemilu Presiden dan Wakil Presiden lalu

Dugaan pelemahan KPK sempat bergulir jelang momentum Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden waktu lalu.

“Selama ini, pelemahan KPK sangat terstruktur, sistemik, dan masif,” ungkap Busyro Muqqodas, pejabat wakil ketua KPK sebelumnya dalam dialog publik Prospek Politik, Hukum, dan Pemberantasan Korupsi Pasca-Pemilu 2014 di Unair Surabaya, 14 Agustus 2014.

Dalam kesempatan itu ia meminta “dukungan dari kalangan sipil, seperti LSM dan kalangan kampus, agar posisi KPK tidak dijadikan mainan elit politik pasca-kepemimpinan Presiden Yudhoyono,” demikian dikutip AntaraNews.

Kekuatiran masyarakat akan mundurnya upaya pemberantasan praktek korupsi di Indonesia teredam setelah kedua pasangan calon presiden dan wapres menanda tangani Buku Putih 8 Agenda Pemberantasan Korupsi. 

 

Badai menerjang KPK 

Belum setahun periode pemerintahan baru, episode “cicak melawan buaya” kembali bergulir setelah kontroversi penetapan tersangka terhadap Komjen Pol Budi Gunawan yang tersangkut masalah kepemilikan “rekening gendut.”

Menurut laporan Tempo.co harta kekayaan calon tunggal yang diajukan Presiden Widodo sebagai Kapolri itu melonjak tajam dari Rp 4,6 miliar pada 2008 menjadi Rp 22,6 miliar pada Juli 2013, dan menyebut ada aliran dana mencurigakan.

Mabes Polri menghimbau semua pihak menghargai asas praduga tak bersalah. Penetapan bersalah atau tidak adalah setelah pengadilan membuat putusan berkekuatan hukum tetap.

Sementara badai yang menerpa KPK menjadi lengkap setelah mantan hakim Syarifuddin Umar melaporkan ke Bareskrim Polri mantan Wakil Ketua KPK Busyro Muqoddas, Ketua KPK Abraham Samad, Wakil-Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto, Adnan Pandu Praja, dan Zulkarnaen.

“Melaporkan semua pimpinan KPK atas penyalahgunaan jabatan, pemalsuan surat dan pemalsuan suara di persidangan,” ungkapnya usai memberi laporan ke Bareskrim, 11 Februari 2015, demikian SindoNews.

Mantan hakim  Syarifuddin sudah dinyatakan bersalah oleh pengadilan atas kasus suap dan divonis 4 tahun penjara pada 2012 lalu.

 

Seruan kepada Presiden Widodo 

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memintakan agar Presiden Widodo dan aparat penegak hukum lainnya untuk segera mengatasi kekisruhan yang terjadi saat ini yang melibatkan KPK dan Polri, apalagi menurutnya personel KPK telah mendapat ancaman yang membahayakan nyawa, bahkan ancaman terhadap keluarga.

“Ancaman yang serius itu bukan hanya kepada staf dan karyawan KPK saja, tapi juga melebar pada keluarga. Menurut kami stadium ancamannya sangat eskalatif karena bisa menyangkut nyawa,” jelasnya seperti dikutip SindoNews, 11 Februari 2015.

Wakil Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Medan, Muhammad Khaidir, mengatakan pada 11 Februari “[p]erselisihan KPK dengan Polri itu, hanya dapat diselesaikan oleh Presiden Jokowi bukan pihak-pihak lainnya,” demikian AntaraNews.

Menurutnya persoalan yang bisa mempengaruhi penilaian luar negeri terhadap Indonesia itu harus segera dituntaskan, karena juga menyangkut kepercayaan masyarakat pada kedua lembaga tersebut.