Brigadir Polisi Rudy Soik: “Siapapun yang menjual anak NTT…saya lawan”

STOP perdagangan manusia.

STOP perdagangan manusia.

Brigadir Polisi Rudy Soik, penyidik Direktorat Kriminal Khusus (Dirkrimsus) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT), melapor ke Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Komisi Ombudsman perkara penghentian kasus dugaan perdagangan manusia di NTT (19/8).

Pada Januari 2014 Brigpol Rudy bersama enam rekannya melakukan penyidikan terhadap 52 perempuan calon Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kupang yang direkrut PT Malindo Mitra Perkasa, 26 di antaranya (media SergapNTT menyebut 16) tidak memiliki dokumen lengkap, dan ditampung di Kelurahan Maulafa, Kota Kupang.

Tim penyidik menyimpulkan bahwa kasus tersebut merupakan tindakan pidana, dan menetapkan tersangka. Namun kemudian, Direktur krimsus, Kombes Pol MS, memerintahkan untuk menghentikan kasus itu “tanpa alasan yang jelas dan data-datanya dihilangkan,” terang Brigpol Rudy seperti dilaporkan TribunNews.

Ia mempertanyakan keputusan itu karena dinilai tak sesuai aturan, namun dituding melawan atasan. Ia yakin ada keterlibatan petinggi di Polda NTT, tulis TribunNews.

Kabid Humas Polda NTT, AKBP Okto Riwu kepada SergapNTT (8/25) menolak hal itu sebagai penghentian.

“Bukan penghentian. Penyelidikannya saja belum. Karena saat itu, [Brigpol] Rudy Soik dan kawan-kawan hanya melakukan operasi rutin penyelidikan. Saat itu, metode penyelidikan tidak dijalankan. Yang dilakukan Rudy justru melakukan penangkapan. Ini namanya tindakan represif. Karena itu Direktur Krimsus perintahkan untuk pulangkan 52 TKI ke penampungan. Koq ini kemudian dibilang menghentikan,” ungkap AKBP Okto.

 

MENGHENTIKAN TRAFFICKING DI NTT

“Saya put[e]ra NTT yang menjadi aparatur hukum, akan melawan siapapun yang menjual anak-anak NTT dan sampai kapanpun akan tetap saya lawan,” ungkapnya seperti dikutip TribunNews. Ia menyatakan siap dipecat jika ia “berbohong atau merekayasa.”

Dukungan terhadap upaya Brigpol Rudy datang dari Kelompok Kerja Menentang Perdagangan Manusia (Pokja MPM).

“Setelah hampir dua minggu mendampingi Rudy Soik untuk bertemu dengan sejumlah pihak terkait di Jakarta, kami melihat apa yang dilakukan Rudy tersebut perlu diberi apresiasi dan dukungan nyata. Apalagi, selama ini berbagai kasus perdagangan manusia di NTT tidak pernah diusut tuntas. Kalaupun ada yang dilaporkan, paling hanya diperiksa dan ditahan beberapa hari kemudian akan kembali dilepas,” ungkap Koordinaor Pokja MPM Gabriel G Sola didampingi Sekretaris Heriyanto, Minggu (24/8), tulis TribunNews mengutip Kompas.com.

Aliansi Menolak Perdagangan Orang Nusa Tenggara Timur (Ampera NTT), gabungan organisasi masyarakat NTT, telah menyuarakan dukungan terhadap Brigpol Rudy dan menyerukan penuntasan kejahatan perdagangan manusia di provinsi itu. Mereka meminta supaya proses pengusutan kasus perdagangan manusia diumumkan ke publik, demikian TribunNews (27/8).

Kasus-kasus perdagangan manusia di NTT telah menjadi keprihatinan banyak pihak.

“Kita selama lima tahun teriak-teriak soal trafficking [perdagangan manusia] tapi dengan berbagai alasan tidak bisa diusut. Mudah-mudahan dengan langkah yang diambil oleh Brigpol Rudy Soik ini menjadi awal untuk kita bisa menghentikan trafficking di NTT,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD NTT, Jimmi Sianto, (22/8) kepada TimorExpress.

 

 

Comments are closed.