Aktivis lingkungan hidup Indonesia protes penebangan hutan untuk kelapa sawit 

“Hutan Indonesia menghilang lebih cepat di banding tempat-tempat lainnya di dunia.” — Bustar Maitar, Greenpeace Indonesia

alih-guna hutan

Gambar satelit yang menunjukkan penebangan hutan untuk lahan kelapa sawit di wilayah Borneo Malaysia (Wikipedia/NASA).

Tujuh di antara perusahaan kelapa sawit terbesar di dunia mengumumkan pada 30 Juli 2014 lalu bahwa mereka akan membiayai 12 bulan penelitian menyeluruh, di antaranya untuk menentukan kriteria Hutan Karbon Tinggi atau High Carbon Stock (HCS ).

HCS menentukan apakah perusahaan kelapa sawit dapat menebang dan mengalih-fungsikan hutan menjadi kebun kelapa sawit.

Ketujuh perusahaan itu adalah Sime Darby Plantation (Malaysia), IOI Corporation Berhad (Malaysia), Kuala Lumpur Kepong Berhad (Malaysia), Asian Agri (Indonesia), Musim Mas Group (Indonesia), perusahaan pengolah minyak kelapa sawit Apical, dan perusahaan agribisnis global Cargill.

Salah satu pengarah penelitian tersebut, Sir Jonathon Porritt, mengakui pentingnya memiliki metodologi yang kuat untuk menentukan dengan tepat apa yang dimaksud dengan HCS.

“Penelitian ini akan membantu menjelaskan baik pada tataran biofisik maupun pada dimensi sosial-ekonomi dari bidang penyelidikan yang penting ini, dengan mengambil pendekatan yang terintegrasi untuk menyikapi persoalan dari semua pemangku kepentingan, termasuk LSM, masyarakat lokal, petani dan pemerintah,” ungkapnya seperti dikutip dalam surat pers yang dimuat SimeDarby.com.

Megan Rowling, menulis untuk AlertNet Yayasan Layanan Thomson Reuters, menunjukkan bahwa penelitian yang akan dimulai pada bulan Oktober mendatang ini bukan yang pertama. Perusahaan penghasil minyak sawit Golden Agri-Resources Ltd, The Forest Trust (TFT) dan Greenpeace telah mendahului dan masih sementara berlanjut.

Bustar Maistar, pimpinan kampanye perlindungan hutan Indonesia untuk Greenpeace, menyambut penelitian tersebut, namun mengingatkan bahwa pembabatan hutan tidak dapat dibiarkan terus berlanjut.

“Hutan Indonesia menghilang lebih cepat dibanding tempat-tempat lainnya di dunia, dan tingkat aksi harus sesuai dengan keadaan yang mendesak ini. Penelitian lebih jauh untuk memperkuat Pendekatan HCS ini disambut baik, tapi membiarkan penebangan hutan atas nama ‘pelestarian’ tidak lebih dari greenwashing. Untuk menunjukkan keseriusan mereka menanggulangi penggundulan hutan, kelompok itu harus segera menghentikan penebangan hutan potensial HCS,” ungkapnya dikutip dalam bahasa Inggris oleh Greenpeace.org.

35 ton karbon per hektar (tC /ha) dianggap sebagai titik yang menentukan penggunaan areal hutan, tulis Megan. Di bawah itu dianggap rendah kadar karbon dan berpotensi untuk dijadikan perkebunan. “Perusahaan-perusahaan kuatir dengan batas itu karena itu membuat merekat tidak bisa membuka lahan,” demikian kutipan dari Calen May-Tobin, seorang peneliti minyak kelapa sawit dari Union of Concerned Scientists, yang berbasis di AS.

Sementara itu, pihak pembela hak guna hutan bagi masyarakat berharap supaya penetapan definisi HCS akan bisa memperhitungkan peran penting fungsi hutan sebagai penyimpan karbon sekaligus kebutuhan penduduk lokal untuk makanan dan penghidupan.

Megan turut mengutip ungkapan Marcus Colchester, penasihat kebijakan senior Forest Peoples Programme,  “Mencapai tujuan [upaya pelestarian] lingkungan hidup dapat bermuara pada lebih sedikitnya lahan bagi masyarakat…kita perlu perlindungan lebih bagi penghidupan masyarakat.”

 

 

Berita terkait:

[Mantan ketua Mahkamah Konstitusi, Dr  Jimly Asshiddiqie] menyatakan mendukung upaya yang dilakukan Komnas-HAM untuk memfasilitasi agar hak-hak kesatuan masyarakat hukum adat mendapatkan pengakuan dari negara sebagaimana mestinya, termasuk hutan adat yang dimilikinya. (lih. AntaraNews)