Sengketa Pemilu 2014 (terus dimutakhirkan): Untuk demokrasi yang jujur dan beretika

item-thumbnailCuplikan perkembangan gugatan hasil Pilpres 2014 dari berbagai media, dengan mengedepankan asas hukum dan etika berdemokrasi.

 

KPU minta semua pihak hargai hasil resmi pilpres yang akan ditetapkan 22 Juli

Ketua Komisi Pemilihan Umum Pusat Husni Kamil Manik meminta semua pihak untuk menghargai hasil resmi pelaksanaan pemilu presiden dan wakil presiden yang akan ditetapkan pada 22 Juli 2014, demikian dilaporkan AntaraNews (10/7).

Ia berharap pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Rabu 9 Juli lalu yang relatif aman dan lancar dapat terus terjaga hingga penetapan dan pengumuman perolehan suara terbanyak pada 22 Juli.

“Mari kita pelihara ini sampai dengan tuntasnya penetapan hasil nasional pilpres, mari sama-sama kita menjaga agar perdamaian ini menjadi milik semua pihak. Dengan demikian, maka dapat dikatakan pesta demokrasi telah terselenggara dan masyarakat telah menunaikan kedaulatannya dalam berdemokrasi,” ujarnya seperti dikutip AntaraNews. 

 

Hasil penghitungan suara KPU

Dari hasil penghitungan suara KPU yang dikutip DetikNews (23/7) pasangan nomor urut dua,  Jokowi-JK memperoleh 70.997.833 (53,15 persen) sedang pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat 62.576.444 (46,85 persen).

 

Pasangan nomor urut satu klaim ada kecurangan masif, gugat hasil Pemilu ke MK

Sesuai mekanisme pengajuan keberatan hasil Pemilu, pasangan nomor urut satu melangsungkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) dengan alasan ada kecurangan secara terstruktur, sistematis, dan masif dalam penyelenggaraan Pilpres 2014.

“Kami ngotot bukan karena kami dikalahkan. Tapi lebih kepada soal kualitas demokrasi. Sedari awal kami ingin menang secara berkualitas, siap kalah secara terhormat. Bukan dikalahkan melalui strategi curang yang masif,” kata Tantowi Yahya, jurubicara koalisi Merah-Putih, seperti dikutip TribunNews (6/8). 

Sidang perdana sengketa Pemilu 2014 dimulai pada Rabu, 6 Agustus 2014 di Gedung Mahkamah Konstitusi Jl Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat.

 

KPU melanggar hukum, memperkuat gugatan adanya kecurangan

Pada Jumat (8/8/14) MK mengeluarkan keputusan bahwa KPU diperbolehkan untuk membuka kotak suara dengan disaksikan polisi, saksi dari pasangan capres-cawapres dan pengawas Pemilu. Hal ini menunjukkan bahwa surat edaran KPU nomor 1446/KPU/VII/2014 tertanggal 25 Juli 2014 tentang perintah membuka kotak suara itu menyalahi aturan.

Dalam gugatannya, pasangan capres-cawapres nomor urut satu meminta MK untuk membatalkan hasil penghitungan suara Pilpres 2014 oleh KPU yang dinilai tim kuasa hukumnya “tidak sah menurut hukum” karena “perolehan suara Jokowi-JK dinilai diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidak-tidaknya disertai dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan oleh KPU,” tulis Kompas.com (8/8).

Menyikapi masalah pembukaan kotak suara tidak sah itu, Koordinator Tim Pembela Demokrasi Indonesia, Petrus Selestinus, mengungkapkan bahwa masyarakat “harus memanfaatkan secara positif sengketa Pilpres yang diajukan oleh kubu Prabowo-Hatta sebagai momentum untuk memperbaiki demokrasi, memperbaiki hidup berkonstitusi, memperbaiki hidup bernegara secara bermartabat, mandiri dan berkepribadian,” tulis Okezone (9/8). 

Selain meminta MK menyatakan perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta sebanyak 67.139.153 suara dan pasangan Jokowi-JK sebanyak 66.435.124 suara, tim kuasa hukum pasangan nomor urut satu juga memohon MK untuk memerintahkan KPU melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS, [atau paling tidak di 55.485 TPS yang dinilai bermasalah].

 

Tim kampanye pasangan nomor urut dua bela KPU di MK

Tim Kampanye Nasional Bidang Hukum pasangan nomor urut dua telah mendatangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai pihak terkait dalam kasus gugatan yang dilayangkan oleh pasangan nomor urut satu terhadap Komisi Pemilihan Umum, demikian dilaporkan Tempo.co (4/8).

Menurut Sirra Prayuna, salah satu kuasa hukum pasangan capres-cawapres nomor urut dua, upaya itu adalah untuk mempertahankan keputusan KPU yang telah memenangkan kliennya.

 

Pakar Hukum Tata Negara menilai tindakan KPU “melanggar etika dan hukum”

Pakar Hukum Tata Negara Margarito menilai langkah KPU terkait pembuatan Daftar Pemilih Khusus (DPK) dan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tidak ada dasar hukumnya sehingga melanggar etika dan hukum.

“Langkah KPU mengeluarkan peraturan tentang DPK dan DPKTb itu tidak ada dasarnya. Bila mengacu kepada Pemilu Legislatif, itu salah besar. Karena di Pileg Undang-Undang Pileg sudah direvisi. Sedangkan di Pilpres belum direvisi,” kata Margarito di Jakarta, Senin, tulis AntaraNews (11/8).

Langkah itu menurutnya “[b]ukan hanya pelanggaran etika, tapi sudah bertentangan dengan hukum.”

Dalam proses sengketa hasil Pemilu 2014, kuasa hukum pasangan nomor urut satu menilai dengan adanya DPK dan DPKTb itu berpotensi penggelembungan (penambahan suara) sekitar tiga juta suara pemilih.

 

Presiden Yudhoyono sebut Persiapan Transisi Pemerintah pasangan nomor urut dua “tidak etis”

Dalam sebuah video youtube yang dimuat di twitter resminya @SBYudhoyono, Presiden SBY menilai persiapan transisi yang dilakukan oleh pasangan nomor urut dua adalah “tidak baik dan tidak etis” menimbang masih sementara berlangsung sidang gugatan hasil Pilpres 2014 di MK. 

“Saya juga mendukung langkah-langkah itu (persiapan transisi), karena tentu presiden baru itu ingin sukses nantinya. Cuma sekali lagi, tunggu ‘timing’ yang tepat. Rasanya tidak baik dan tidak etis, ketika Mahkamah Konstitusi tengah bersidang, belum mengambil putusan apapun, lantas saya misalnya, atau menteri-menteri di kabinet saya, diminta untuk bersama-sama merencanakan masa transisi pemerintahan ini,” kata Presiden seperti dikutip ROL.

 

MK menolak semua gugatan pasangan nomor urut satu terkait Pilpres 2014

Gugatan pasangan nomor urut satu ditolak secara keseluruhan oleh MK, 22 Agustus 2014, di antaranya mengatakan tidak ditunjang bukti yang kuat.

Terkait DPK dan DPKTb MK menilai dalil gugatan “tidak relevan.” Sedang untuk pembukaan kotak suara oleh KPU tidak dipersoalkan, dianggap “perolehan bukti dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan karenanya bukti itu sah dan sesuai aturan,” demikian dikutip situs KPU.

Menanggapi keputusan MK itu, calon presiden pasangan nomor urut satu Prabowo Subianto, setelah membesuk beberapa pendukung yang masuk rumah sakit dalam insiden dengan pihak keamanan, menulis di akun media sosialnya:

“Walau tidak mencerminkan keadilan substantif, keputusan Mahkamah Konstitusi harus kita hormati. Malam ini saya ingin menyampaikan kepada sahabat sekalian, kepercayaan yang telah sahabat berikan kepada kami tidak akan pernah kami sia-siakan.”

Ia mengungkapkan bahwa ia bersama Hatta Rajasa serta seluruh koalisi Merah Putih “akan terus berjuang untuk mewujudkan Indonesia yang kita cita-citakan” di parlemen dan di setiap kesempatan yang ada.

“Indonesia yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia yang bangkit. Indonesia yang berdiri di atas kaki kita sendiri, bukan menjadi pesuruh bangsa asing. Kami akan selalu ingat dan melanjutkan perjuangan para pendiri bangsa untuk Indonesia Merdeka,” lanjutnya.

Sementara itu, presiden terpilih sesuai perhitungan KPU dan keputusan MK, Joko Widodo, mengatakan bahwa ia mengapresiasi putusan MK sebagai proses hukum tertinggi dan final dalam Pilpres 2014. Dia menghargai dan mengapresiasi kerja MK dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang bekerja secara terbuka, transparan, dan profesional, tulis AntaraNews.

 

Bersatu membangun bangsa

Sebelumnya Ketua MPR RI, Sidarto Danusubroto, 21 Agustus, meminta masyarakat dan seluruh elemen bangsa Indonesia untuk menghormati keputusan MK karena keputusan dari lembaga hukum tersebut bersifat final dan mengikat. Ia juga mengajak seluruh elemen bangsa untuk kembali bersatu membangun bangsa agar kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang menjadi cita-cita luhur dari para pendiri kemerdekaan bangsa ini cepat terwujud, tulis AntaraNews.