PTUN Bandung batalkan izin Gereja Katolik St Stanislaus, Pemkot Bekasi menyatakan akan banding

Ketua majelis hakim Edi Firmansyah menyampaikan keputusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung yang membatalkan Surat Izin Pelaksanaan Mendirikan Bangunan dari Gereja Katolik St Stanislaus Kostka Kranggan, Kota Bekasi, dan memutuskan Walikota Bekasi untuk mencabut izin pelaksanaan pembangunan dalam sidang Kamis, 20 Maret 2014. Dengan demikian, mengabulkan seluruh gugatan belasan warga Kranggan Pasar yang tidak mencerminkan semangat Pancasila.

Keputusan hakim tersebut membuat kecewa para anggota jemaat Gereja St Stanisius yang hadir dalam persidangan. Pertanyaan tentang di mana mereka akan beribadah kepada Tuhan sudah pasti menguak. Sementara itu, sorak-sorai terdengar dari pihak para penggugat. Sejumlah masyarakat Jatisampurna dan aktivis organisasi keagamaan memberi dukungan mereka terhadap penolakan pembangunan gereja itu di luar gedung pengadilan.

Jawaban.com melaporkan Asep Syarifudin, salah satu pengunjuk rasa dari Aliansi Pergerakan Islam, menuntut supaya majelis hakim membatalkan izin pendirian tempat ibadah Gereja St Stanislaus. “Kalau tidak dibatalkan izin itu, Jawa Barat akan bergolak, Bandung rusuh,” ancamnya.

Tempo.com melaporkan majelis anggota Alan Bashir menilai Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi “melanggar asas-asas pemerintahan yang baik dalam menerbitkan izin pendirian Gereja Stanislaus sehingga cacat hukum.” Keputusan itu didasarkan pada cara pihak gereja meminta persetujuan warga dengan cara mendatangi rumah warga satu per satu. Pemkot juga dinilai tidak memfasilitasi sosialisasi sehingga berpotensi memicu ketegangan.

Salah seorang anggota majelis hakim, Nelvi Christin, mengambil pendapat berbeda dengan mengatakan bahwa pihak Gereja Stanislaus telah memenuhi Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pendirian Rumah Ibadah. PB2M itu sendiri telah membuat pendirian rumah ibadah cukup sulit.

“Prosedur sudah sah dilakukan sesuai dengan aturan berlaku. Dengan demikian, penerbitan izin pembangunan Gereja St Stanislaus sudah memenuhi asas-asas pemerintahan yang baik. Maka, gugatan penggugat harus ditolak,” ujar hakim anggota Nelvi.

Kuasa hukum Pemkot Bekasi, Sugiyanto, menilai putusan majelis hakim lahir dari pertimbangan yang melenceng. “Kami akan banding,” ujarnya seusai sidang di PTUN Bandung, Kamis, 20 Maret 2014.

“Soal pemenuhan asas-asas pemerintahan yang baik, silakan hakim berpendapat. Tapi soal sosialisasi, itu soal teknis. Yang jelas, tak ada rekayasa, tak ada penipuan. Bagaimana bisa hakim menyebut sosialisasi pembangunan gereja mirip operasi intelejen,” kata Sugiyanto.

Sementara itu, Haryadi Nasution, kuasa hukum para penggugat dari LBH Muslim Indonesia mengungkapkan bahwa keputusan majelis hakim jelas membatalkan izin tersebut. “Tapi kalau mereka banding, ya, kami juga akan maju lagi menghadapi,” ungkapnya seperti seperti dikutip Tempo.co.

 

Berita terkait:

PTUN Batalkan Izin Pendirian Gereja St Stanilaus (Tempo.co, 20 Maret 2014).

Soal Gereja St Stanislaus, Kota Bekasi Akan Banding (Tempo.co, 20 Maret 2014).

PTUN Batalkan Izin Gereja Stanislaus, Pemkot Bekasi Ajukan Banding (Jawaban.com, 21 Maret 2014).